Gaji Pegawai KPK

Gaji Pegawai KPK – Sekarang seluruh staf Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadi pegawai negeri sipil (ASN), sehingga gaji staf KPK akan memiliki payung hukum.

Dalam hal ini pegawai KPK yang dikukuhkan dalam sebagai ASN telah berlaku terhadap para pegawai atau tanpa status tetap.

Ini setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pemindahan Pegawai KPK ke ASN pada 24 Juli 2020.

Dari pihak Sekretariat Negara, “Pegawai KPK yang telah menjadi ASN menerima tunjangan dan gaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” Pasal 9 PP 41/2020.

Sebelum berubah status di ASN, gaji pegawai KPK diatur melalui sistem manajemen kepegawaian KPK sesuai Pasal 15 PP 63 Tahun 2005.

Ayat 1 menyatakan: “Sebagai imbalan atas kontribusi dan/atau jasa positif, pegawai diberikan balas jasa, termasuk gaji, insentif, tunjangan, dengan berdasarkan prestasi kerja tertentu”.

Dalam hal tersebut, transisi dari pegawai KPK menjadi ASN penuh akan memakan waktu setidaknya dua tahun. Lantas berapa gaji pegawai KPK setelah resmi menjadi ASN? Simak ulasan selengkapnya disini!!

Apa itu KPK ?

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) merupakan adanya suatu lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya dalam pemberantasan korupsi.

KPK bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari pengaruh apapun. KPK dibentuk dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK-Komisi-Pemberantasan-Korupsi-Republik-Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya, KPPU berpedoman pada lima prinsip yakni kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, proporsionalitas, dan kepentingan umum.

KPK bertanggung jawab kepada publik dan melapor secara terbuka dan teratur kepada DPR, Presiden Republik Indonesia, dan Pemeriksa.

KPK dipimpin oleh seorang pimpinan KPK yang terdiri dari lima orang, seorang wakil ketua sebagai anggota dan empat wakil ketua sebagai anggota rangkap. Pimpinan KPK telah menjabat selama empat tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali.

Dalam adanya pengambilan sebuah keputusan, pengurus KPK bersifat kolegial. Ketua KPK sekarang ini ialah Firli Bahuri yang sudah menjabat sejak 20 Desember 2019.

Sejarah KPK

KPK didirikan pada tahun 2002 dan didirikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada kenyataan bahwa Presiden Republik Indonesia saat itu memandang polisi dan kejaksaan sangat kotor. Selain itu, polisi dan kejaksaan sulit dibubarkan, sehingga dibentuklah KPK.

Ide awal pendirian KPK sendiri muncul sejak masa pemerintahan BJ Habibie yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. BJ Habibie kemudian mulai membentuk berbagai badan/komisi baru seperti KPPU/Ombudsman dan KPKPN.

Untuk lebih serius menangani kasus korupsi di Indonesia, Presiden Republik Indonesia berikutnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), akan membentuk TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Lembaga ini didirikan sesuai dengan keputusan presiden di bawah arahan Ketua Mahkamah Agung Andi Andojo dan masa jabatan Jaksa Agung Marzuki Darusman.

Namun di tengah desakan yang kuat untuk menindak praktik korupsi anggota tim melalui uji materi oleh Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya bubar.

Setelah Gus Dur mengundurkan diri, Megawati Soekarno Putri menggantikannya. Pada masa Presiden Megawati, semangat antikorupsi saya bangkit kembali.

Maka UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil dibentuk pada masa pemerintahan Megawati. Bahkan berhasil melahirkan 5 pejuang pertama pemberantasan korupsi.

Gaji Pegawai KPK Ternyata Segini Penghasilanya? Wahh, Lumayan yaa!!

Gaji-Pegawai-KPK

1. Golongan I (Lulusan SD & SMP)

  • Golongan Ia : Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800
  • Golongan Ic : Rp 1.776.600 – Rp 2.557.500
  • Golongan Ib : Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
  • Golongan Id : Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500

2. Golongan II (Lulusan SMA/SMK/MA)

  • Golongan IIa : Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600
  • Golongan IIc : Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
  • Golongan IIb : Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
  • Golongan IId : Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000

3. Golongan III (Lulusan S1 – S3)

  • Golongan IIIa : Rp 2.579.400 – Rp 4.326.400
  • Golongan IIIc : Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
  • Golongan IIIb : Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600
  • Golongan IIId : Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000

4. Golongan IV (Lulusan S1 – S3)

  • Golongan IVa : Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
  • Golongan IVc : Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
  • Golongan IVe : Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200
  • Golongan IVb : Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
  • Golongan IVd : Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700

Tunjangan Gaji Pegawai KPK

Selain gaji pokok, gaji pegawai KPK juga termasuk hak-hak yang diwarisi sebagai ASN, yaitu tunjangan wajib yang diperoleh selain gaji pokok.

Tunjangan gaji pegawai KPK meliputi tunjangan pasangan hidup, tunjangan kinerja, tunjangan makan, tunjangan perjalanan dinas, dan tunjangan kantor.

Dalam hal bonus kinerja, besarnya bervariasi tergantung pada kelas layanan dan agen tenaga kerja di tingkat pusat dan daerah.

Besaran tunjangan suami/istri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, yang menurutnya suami istri berhak atas tunjangan sebesar 5% dari gaji pokok suami istri.

Namun, jika keduanya menjadi ASN, mereka hanya akan menerima satu dan akan berbagi gaji tertinggi. Sedangkan informasi gaji pegawai KPK juga termasuk tunjangan anak yaitu 2% dari gaji pokok setiap anak dan berlaku untuk 3 anak.

Tunjangan makan diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

ASN kelompok I dan II mendapat tunjangan makan sebesar Rp 35.000/hari, Kelompok III Rp 37.000/hari dan Kelompok IV senilai Rp 41.000/hari.

Besaran tunjangan struktural juga diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kerja Struktural. Bonus gaji pegawai KPK hanya diberikan kepada ASN yang memangku jabatan tertentu atau setingkat.

Dalam Eselon VA besarnya Rp 360.000/bulan. Sedangkan Eselon IVB dengan biaya Rp 490.000/bulan, Eselon IVA biaya Rp 540.000/bulan, selon tertinggi IA Rp 5.500.000/bulan, dan Eselon IIIA biaya Rp 1.260.000/bulan.

Dalam gaji setiap pegawai KPK memiliki biaya perjalanan dinas yang berbeda-beda, antara lain uang saku, uang makan, dan biaya transportasi lokal.

Sedangkan penetapan gaji pegawai KPK juga diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) PP41/2020 yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi pengurangan pendapatan, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diberikan peraturan khusus sesuai dengan Keppres selain gaji dan tunjangannya.”

Tugas dan Fungsi

Dibawah ini adalah beberapa tugas dan fungsi yang telah kami jelaskan, diantaranya ialah:

  • Koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.
  • Memantau pelaksanaan pemerintahan negara bagian.
  • Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
  • Pengawasan terhadap lembaga yang diberdayakan untuk memberantas korupsi.
  • Mengambil langkah-langkah untuk mencegah korupsi.
  • Koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
  • Meminta informasi tentang tindakan anti korupsi dari otoritas terkait.
  • Membangun sistem pelaporan kegiatan antikorupsi.
  • Memperoleh laporan dari instansi yang berwenang untuk pencegahan tindak pidana korupsi
  • Menyelenggarakan audiensi atau pertemuan dengan pihak yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Tujuan KPK

Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan hasil dan efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Segala upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya koordinasi, pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan pengendalian dalam proses hukum.

Dengan mengikutsertakan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal dengan pemberantasan korupsi.

Dalam menjalankan tugasnya, KPK bekerja sama dengan Komisi Ombudsman Nasional, KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) dan Komisi Korupsi (Tindak Pidana Korupsi).

Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di Jakarta, ibu kota Negara Republik Indonesia, yang cakupannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPK dapat mengatur perwakilan di negara bagian.

KPK memiliki tanggung jawab publik untuk melaksanakan tugasnya dan melaporkan secara teratur dan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, BPK, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Struktur organisasi KPK terdiri dari seorang pimpinan KPK yang terdiri dari 5 orang, salah satunya menjalankan tugas, sedangkan tim penasihat terdiri dari 4 orang anggota.

Baca Juga :

Diatas ialah beberapa informasi yang telah kami siapkan secara jelas dan lengkap mengenai Gaji Pegawai KPK. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat, terima kasih!!