Daftar Gaji UMP Omnibus Law

Dikala lulus sekolah ataupun kuliah, selain mengawali usaha, mencari pekerjaan merupakan salah satu alternatif yang paling diminati. Maka dari itu, informasi besaran gaji ump di suatu tempat atau calon tempat pekerjaan yang dituju menjadi sasaran para pencari kerja. Kami akan mengupas tuntas mengenai berapa gaji ump di Omnibus Law terbaru tahun 2021.

Gaji UMP Omnibus Law 5 tahun terakhir

Tahun Gaji UMP
2021 3.725.000
2020 3.630.000
2019 3.400.000
2018 3.230.000
2017 3.200.000

Istilah Gaji UMP di Omnibus Law

gaji ump itu apa? UMP yaitu singkatan dari Upah Minimum Provinsi, dimana arti UMP ialah upah minimum yang berlaku di semua kawasan provinsi.

Perbedaan Gaji UMR UMP UMK

Berawal dari keputusan menteri, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sementara itu, UMR Tingkat II diubah menjadi  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK adalah singkatan dari standar upah minimum yang berlaku di semua kawasan kabupaten atau kota.

Selanjutnya, siapa yang menjadi pengambil kebijakan penetapan upah? Sesungguhnya, bagus UMK dan UMP masih sama-sama diputuskan oleh gubernur. Tapi, untuk penetapan UMK, kepala daerah setempat yaitu bupati atau walikota punya kewenangan untuk mengusulkan jumlah upah minimum terhadap gubernur.

Sementara bagi kabupaten atau kota yang tidak mengusulkan besaran UMK-nya maka akan mengikuti besaran UMP yang berlaku di provinsi untuk pemberian upah buruh dan karyawan di daerah tersebut.

Gaaji UMP Terbesar di Indonesia

DKI Jakarta dikenal memiliki nominal UMP terbesar se-Indonesia yaitu Rp 4.276.349.

Gaji UMP Terendah di Indonesia

Diketahui, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat memiliki UMP 2020 sebesar Rp 1.704.608. Ketika ini DIY belum menentukan besaran UMP 2021.

Ump Itu Gaji Pokok atau Take Home Pay?

Prinsip perhitungan Take Home Pay (THP) ialah jumlah dari keseluruhan bayaran yang dibawa pulang oleh pekerja pada sebuah perusahaan. Rumus menghitung take home pay berangkat dari pengertian upah itu sendiri.

Sebelumnya perlu diketahui terpenting dulu bagian bayaran. Berdasarkan Aturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 seputar Pengupahan (“PP Pengupahan”) yang membatasi perihal upah minimum dan terdiri atas:

  1. Bayaran tanpa tunjangan;
  2. Bayaran pokok dan tunjangan tetap; atau
  3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Merujuk pada wawasan di atas, sangat memungkinkan apabila besaran upah, UMP, dan take home pay, yang diterima oleh pekerja/buruh berbeda-beda menurut ketetapannya masing-masing. Pada dasarnya, bayaran tidak boleh lebih kecil ketimbang UMP yang ditetapkan oleh pemerintah propinsi setempat. Upah juga diikat oleh struktur dan skala upah yang mesti diwujudkan oleh perusahaan. Sementara potongan pada take home pay benar-benar bertumpu pada peraturan yang sedang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Aturan Pemerintah Perihal Gaji UMR

Istilah UMR (Upah Minimum Regional) kini diganti oleh Upah Minimum Provinsi atau UMP sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Tertib Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 {tentang|perihal|seputar Upah Minimum (“Kepmenakertrans 226/2000”). Pasal I Kepmenakertrans 226/2000 mengucapkan:

“Istilah ‘Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I)’ diubah menjadi ‘Upah Minimum Propinsi’.

Istilah ‘Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II)’ diubah menjadi ‘Upah Minimum Kabupaten/Kota’…”

Sementara itu, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum ditentukan tiap-tiap tahunnya sebagai jaring pengaman untuk menjadikan kehidupan yang cocok bagi semua lapisan masyarakat, khususnya angkatan kerja Indonesia, dengan pertimbangan dari Gubernur dan Bupati/Walikota, beserta Dewan Pengupahan Provinsi.


Kata Kunci : Gaji UMP Omnibus Law 2016, Gaji UMP Omnibus Law 2017, Gaji UMP Omnibus Law 2018, Gaji UMP Omnibus Law 2019, Gaji UMP Omnibus Law 2020, Gaji UMP Omnibus Law 2021